Jual sembako lebih murah, Kopdes Merah Putih tarik minat masyarakat

Warga melihat produk yang dijajakan di Koperasi Kelurahan Merah Putih Gedawang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (28/8/2025). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.)

omzet harian KKMP Lempake, yang menjadi koperasi percontohan di Kalimatan Timur, bisa mencapai Rp3 juta hingga Rp5 juta meskipun dengan jam operasional terbatas, yakni pukul 13.00—17.00

Jakarta (ANTARA) – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menarik minat tinggi dari masyarakat karena mampu memangkas rantai distribusi, sehingga dapat menjual kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah, demikian ungkap salah satu pengurus.

Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake di Samarinda, Adung KS Utomo, misalnya, ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (3/9), menyatakan warga sangat antusias berbelanja di koperasi tersebut.

“Antusiasme masyarakat terhadap koperasi ini lumayan tinggi," katanya.

Adung menambahkan omzet harian KKMP Lempake, yang menjadi koperasi percontohan di Kalimatan Timur, bisa mencapai Rp3 juta hingga Rp5 juta meskipun dengan jam operasional terbatas, yakni pukul 13.00—17.00. Adapun saat ini KKMP Lempake baru memiliki satu unit usaha, yakni gerai sembako.

Menurut Adung, tingginya minat ini karena Koperasi Merah Putih berhasil memangkas rantai distribusi, sehingga produk BUMN bisa langsung dijual kepada konsumen dengan harga lebih murah.

Baca juga: Wamenkop: Sistem titip jual barang ideal untuk Kopdes Merah Putih

Baca juga: Pemerintah siapkan aturan agar Kopdes bisa jadi pangkalan LPG 3 kg

Baca juga: Kopdes Merah Putih kini dapat mengajukan pinjaman ke bank Himbara

Meskipun mendapat sambutan positif, KKMP Lempake menghadapi kendala, terutama dalam pasokan barang. Adung mengeluhkan bahwa produk yang paling diincar masyarakat, seperti Minyakita, sering kali tidak tersedia. Padahal, produk ini sangat dicari karena harganya yang terjangkau, yaitu Rp15.700 per liter.

“Orderan Minyakita saat ini sudah mencapai 100 karton. Tapi barangnya belum datang juga,” katanya.

Adung menyebut penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga sangat menarik minat masyarakat. Dalam sepekan, koperasi ini bisa menjual 2,5 ton beras atau setara 500 kemasan 5 kg.

Selain itu, Adung juga menyoroti masalah regulasi terkait penjualan gas LPG 3 kg. Ia menyebutkan mereka belum bisa menjual lagi LPG 3 kg karena statusnya sebagai subpangkalan. Aturan harga jual untuk subpangkalan belum ditetapkan, sehingga agen dari Pertamina tidak bisa menyalurkan pasokan.

Namun, Adung tetap optimistis. Ia yakin, jika pasokan dari BUMN stabil dan dukungan penuh diberikan, koperasinya bisa mencapai target omzet hingga Rp120 juta per bulan hanya dari gerai sembako.

Adung juga berharap pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis terkait tata cara peminjaman kepada bank Himbara agar koperasi bisa mendapatkan tambahan modal untuk mengadakan pengadaan barang dalam jumlah besar dan mengembangkan usaha.

Tantangan modal juga dihadapi KKMP Banyuanyar di Solo. Pengurus koperasi Sri Mulyani mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat untuk berbelanja di koperasi sebetulnya tinggi, namun mereka masih kesulitan membeli barang dalam jumlah besar karena keterbatasan dana.

“Katakanlah ini kami ada uang sekitar Rp3 juta. Kami bingung mau beli apa dulu. Pupuk itu kemarin mau dikirim 8 ton, tapi kami enggak ada uangnya kalau segitu,” ucap Sri.

Baca juga: Koperasi Merah Putih di Samarinda menanti skema pembiayaan Himbara

Baca juga: Kopdes Merah Putih Banyuanyar harap skema bisnis konsinyasi berlanjut

Baca juga: Menko PM koordinasi kementerian berdayakan masyarakat kelas menengah

Merespons kendala tersebut, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kopdes/Kel Merah Putih kini sudah mulai bisa mengajukan pinjaman ke empat bank Himbara, yakni BNI, BRI, BSI, dan Bank Mandiri.

Pengajuan ini dimungkinkan setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025. PMK ini mengatur penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp16 triliun dari APBN 2025 untuk memberikan dukungan kepada bank-bank Himbara dalam menyalurkan pinjaman kepada Kopdes/Kel Merah Putih.

Ferry menambahkan bank Himbara telah menyiapkan buku panduan teknis yang berisi tata cara pengajuan pinjaman dan pencairan dana.

“Dengan adanya PMK Nomor 63, bank Himbara sudah bisa mencairkan plafon yang diberikan oleh Kementerian Keuangan,” kata Ferry usai rapat koordinasi Kopdes Merah Putih di Jakarta, Kamis.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.